Mengatasi hambatan dalam penyelesaian masalah hukum di pengadilan merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh para praktisi hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lambannya proses hukum hingga kurangnya kejelasan dalam regulasi yang berlaku.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, hambatan dalam penyelesaian masalah hukum di pengadilan dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh pengadilan, sedangkan faktor eksternal meliputi tekanan politik dan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian masalah hukum di pengadilan adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada, seperti hakim, jaksa, dan petugas administrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, seorang ahli konstitusi Indonesia, yang menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan keberadaan para praktisi hukum yang kompeten.

Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi dalam sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian masalah hukum. Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, seorang pengajar hukum tata negara, reformasi peradilan tidak hanya melibatkan lembaga peradilan itu sendiri, tetapi juga melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sistem peradilan.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan hambatan dalam penyelesaian masalah hukum di pengadilan dapat diatasi secara bertahap. Sehingga, keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif dan efisien bagi seluruh masyarakat.